Salah satu
dari sekian kesumpekan melihat jalanan, apalagi kalau bukan melihat iring-iringan.
Seandainya yang melintas itu rombongan tentara yang sedang berlatih sambil
mengumandangkan syair-syair pejuang, tentu saya terhibur. Atau, rombongan orang
yang mau berangkat haji plus proses penjemputannya yang diiringi
speaker-speaker lagu qasidah, tentu saya menatap mereka dengan haru sambil lalu
berdo’a kapan kaki pelancong ini bisa menyentuh bumi Arab Saudi.
Tetapi yang
ini, justru membuat saya ingin mengumpat tetapi ditahan. Ingin meluapkan marah
tetapi hanya menggerutu. Ya, apalagi kalau bukan iring-iringan pejabat. Saya
tak benci pejabatnya. Sama sekali tidak. Tentu saya berbangga diri melihat ada
pejabat yang melintas di depan rumah sekalipun saya tak pernah tahu siapa
pejabatnya dan di mobil urutan ke berapa.
Yang saya
benci hanyalah persoalan proses memberi jalan yang dilakukan aparat. Seakan
masyarakat kecil seperti saya ini, tak berhak juga melintasi jalan dan harus
menepi memberi ruang pada pejabat tadi. Ai, malang betul nasib orang macam saya
ini. Sudah susah pula mencari rezeki, susah pula menikmati jalan yang sudah
kami setorkan uang pajak.
Dan yang
membuat hati kian miris, lagi-lagi alasan yang digunakan para atasan tadi
tetaplah sama yakni untuk efektivitas kerja sebab orang besar adalah orang
sibuk. Banyak urusan begitu alasannya. Memangnya, orang kecil macam saya ini
tak sibuk jua? Kami juga sibuk menanam padi di sawah. Juga sibuk mencari air
sebab kemarau terlalu kuat mengunjungi tanah kelahiran kami. Saya rasa, kami
dan para pejabat juga sama-sama memiliki kesibukan yang hanya dibedakan dengan
jenis aktifitasnya. Ya, itu saja.
Kalaulah boleh
saya memberi usul, sekali-kali ikutlah mengantri dengan pengendara lain.
Sekalipun dijaga aparat dengan alasan keamanan, tak perlu lah dikoar-koar
apalagi saat beberapa aparat yang memegangi tongkat bergerak ke arah masyarakat
di pinggir jalan untuk segera menepi. Apabila kurang meminggir, tongkat tadi
seakan berkata: “Awas, nanti aku pukul, kalo tak minggir”.
Seandainya
bapak pejabat tadi ikut mengantri, tak perlu dengan kecepatan di atas 100/km,
lalu jendela kaca dibuka sedikit, ah, senang betul rasanya. Lalu bapak/ibu
pejabat tadi tersenyum sambil lalu melambaikan tangannya ke arah kami, pastilah
kami akan merespon jauh lebih gembira. Kami akan tersenyum dan tertawa lebar beberapa
waktu lamanya, dengan tangan yang melambai pula, sambil kami berteriak kencang:
“Hey, Pak...Buk...”. atau kami yang berkumpul di pinggir jalan akan riuh
sendiri dengan sesama tetangga, sambi berkata: “Itu, pak Mentrinya. itu”.
“Mentri siapa?”. “Ah, ya, pokoknya pak menteri. Mboh wes”. Ah, paling mentri
yang berani itu, yang menembak kapal orang asing”. “itu bukan pak mentri, itu
buk menteri”. “owh, iya, hebat ya. Orangnya berani. Lulusan SMP katanya”. “itu
baru mentri kerja namanya”. “Bukan mentri kerja, tapi KABINET KERJA”. “Owh,
iya, ya. Hahahha”
Seandainya
yang saya bayangkan itu sungguh-sungguh terjadi, ah, senang betul hati ini.
Kalaulah masalah keamanan yang ditakutkan, dengan prioritas pasukan pengamanan
pejabat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi pejabat, ya, kita kembali
saja ke sila-1: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Hayo, sudah
terhapus kah nilai-nilai pancasila tadi? Padahal, Bung Karno yang menggali
nilai-nilai kita sejak zaman dulu, harus bertarung di wilayah pembuangannya.
Lalu kenapa para atasan hanya memajang sila-1 tadi? Bukankah sudah ada yang
menentukan skenario yang jauh lebih baik dibandingkan skenario manusia?
Jum’at, 16 Oktober 2015
~Sampoer~
No comments:
Post a Comment